GURU dan KURIKULUM 2013

      Pembatalan penerapan Kurikulum 2013 oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah seolah-olah membenarkan asumsi Masyarakat Indonesia tentang carut marutnya pengelolaan sistem pendidikan Nasiaonal di Indonesia.  Bagi orang-orang yang hidupnya di bidang pendidikan tentu saja peristiwa seperti ini tidak mengagetkan sama sekali, bahkan mereka memiliki anekdot tersendiri tentang hadirnya seorang pejabat baru ” Pejabat baru Kebijakan baru “.

     Tentu saja yang paling terkena damapaknya dengan hadirnya kebijakan baru adalah pelaksana aplikasi di lapangan atau Guru, apalagi jika kebijakan itu hadir dengan bumbu politik yang begitu kental, guru bagaikan sebuah robot yang diisi aplikasi oleh para politisi yang cukup dengan dipencet akan mengeluarkan hasil sesuai pesanan, Jangan tanya soal hak asasi individu  atau soal otonomi sekolah apalagi otonomi guru. ( hahaha… hanya lelucon yang sama sekali tidak lucu..!!! )

     Bayangkan saja KONON seorang guru diberi otonomi penuh dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah, Batasannya adalah Undang-undang ( Baca : UUD,UU, Permen dst ) tetapi dalam prakteknya di lapangan ( baca : sekolah )?, Jadi cara mensikapi datangnya kebijakan baru kita sampai sekarang masih menggunakan cara paradoksal era orde baru, dan cara  itu ternyata masih bersemayam dengan tenang di hati sanubari para pengambil kebijakan negeri kita, Dijaman dulu jika ada berita ” Seorang maling ” Di-amankan ” itu artinya di tangkap !, Jika Pak Suharto bilang ” Berani macam-macam saya Gebuk ..! ” .aplikasinya konon sekian nyawa melayang tak pernah pulang ( wa-ALLAH-hu a’lam ). Mirip dengan cara itu, Jika ada kibijakan yang disampaikan bahwa sekolah atau guru  diberi otonomi penuh untuk mengelola / memproses cara  berjalannya pendidikan di lembaga sekolah, itu artinya : kita/guru harus tahu diri bahwa sekolah tidak memiliki hak apapun untuk menentukan kebijakan sekolah..!

     Hadirnya pemerintahan baru Jokowi – JK dengan ikon ” revolosi mental ” sebenarnya memberikan harapan baru bagi guru untuk menerima kembali hak-hak dasarnya sebagai guru yang berperan sebagai pendidik dan pengajar bukan hanya hak-hak dalam bentuk material ( sistem sertifikasi misalnya ) tapi juga hak-hak dasar semacam menentukan dan menyuarakan tentang : bahwa yang baik itu memang baik, yang benar itu memang benar dan yang salah itu memang salah yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara material di depan hukum dan secara spiritual dihadapan Tuhan yang maha esa.

     Kita sebenanya pernah memiliki orang-orang atau sistem-sistem pendidikan yang hebat dimasa lalu Ki Hajar dewantoro dengan sistem Taman siswa-nya, atau sistem pesantren yang terbukti ke-kenyal-annya terhadap perkambangan jaman yang telah diakui dan dibuktikan sampai saat ini, yang semuanya kita buang dan kita campakkan karena menganggap tidak sesuai dengan perkambangan jaman.

     Bukankah kita ini orang Indonesia ?, lahir di tanah Indonesia, Makan dan minum di Indonesia dan hidup di Indonesia kenapa kita tidak memakai cara hidup Indonesia ?, Berbudaya cara Indonesia ?, pendidikan sistem Indonesia ?. Apakah yang telah dihasilkan para pendahulu kita itu jelek semua ?. Atau paling tidak Kita memakai cara Indonesia dan menambahkan dari yang bukan Indonesia tapi yang baik-baik saja. Kenapa ?

     BeSAM_2702sar harapan saya semoga Bapak Menter Pendidikan Dasar dan menengah yang baru memperhatikan hal ini. amin..!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑